Permasalahan tata kelola pelindungan awak kapal perikanan (AKP) baik lokal maupun migran semakin urgen untuk segera diselesaikan bersama. Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki dua kerangka hukum nasional, yakni UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal […]
Rabu (Buda, Paing Krulut) Tanggal 15 Pebruari 2023 bertempat di Ruang Rapat Paramakarya Kabid Lattas didampingi Bapak Ketua Komite Akreditasi LPK (KA-LPK) dan Kasi Standarisasi Sertifikasi memimpin Rapat Penetapan LPK yang akan diakreditasi tahun 2023 dan Tahapan Pelaksanaan Akreditasi LPK Tahun 2023, turut hadir Seluruh Dinas Kabupaten/Kota se Bali yang membidangi Ketenagakerjaan.
Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan monitoring pengusahaan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) terhadap permohonan laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (UPTLS) dengan total kapasitas pembangkit listrik sampai dengan 500 KW dalam hal ini: Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali telah bersinergi dengan stakeholders terkait untuk terus mendorong badan […]
Unit Substansi Geologi Lingkungan melaksanakan Monitoring Pemegang Rekomendasi Teknis Air Tanah pada 6 lokasi antara lain : Dalam kegiatan tersebut melakukan pembinaan teknis terhadap kewajiban pemegang rekomendasi teknis air tanah, yaitu pemantauan muka air tanah, debit luah dan konservasi air tanah agar sesuai yang tercantum pada Rekomendas.
Pada tanggal 14 Pebruari 2023, unit substansi Pertambangan Bidang ESDM melaksanakan pembinaan dan pendataan kegiatan usaha pertambangan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi an. PT Pasir Toya Anyar Kubu dan IUP Tahap Eksplorasi an. CV Ratu Bagus Campang. Tim memberikan pembinaan terkait kaidah teknis pertambangan yang baik (good mining practice) serta memberikan […]
Penilaian Paritrana Award Tahun 2022 Tingkat Provinsi Bali memasuki tahapan kedua yakni penilaian wawancara terhadap para kandidat untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, kategori Badan Usaha dan kategori Usaha Kecil Mikro. Kegiatan ini dilakukan setelah penilaian secara administrasi berdasarkan sub indikator regulasi, coverage kepesertaan & pertumbuhan coverage dari pekerja penerima upah, bukan penerima upah, non ASN, perlindungan […]
