
Konsultasi Untuk Rekomendasi Peta Jalan Ratifikasi Konvensi ILO 188 “Tim 9” Bersama Disnakeresdm Provinsi Bali
Permasalahan tata kelola pelindungan awak kapal perikanan (AKP) baik lokal maupun migran semakin urgen untuk segera diselesaikan bersama. Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki dua kerangka hukum nasional, yakni UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal […]